PESEN BUAT ANGGOTA DEWAN NYANG BARU

DKI Jakarta sejak Senin (25/8) punya wakil-wakilnya nyang baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019 resmi dilantik. Artinya, warga Jakarta, termasuk masyarakat Betawi,  kini punya wakil-wakil baru buat  mengawasi kerja pemerintah provinsi.

Prosesi pelantikan itu turut disaksikan secara langsung oleh Gubernur  DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernurnya  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang langsung menjadi gubernur ketika permohonan mundur Jokowi sebagai gubernur disetujui DPRD.

Jumlah kursi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi. Jumlah tersebut naik dari periode sebelumnya yang hanya 96 kursi. PDI Perjuangan berada di posisi pertama dengan perolehan 28 kursi. Posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan 15 kursi.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10 kursi, Partai Hanura 10 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) sembilan kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enam kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lima kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) dua kursi.

Abis pelantikan, Jokowi minta supaya para anggota DPRD DKI nyang baru dilantik itu mendukung program Pemprov DKI Jakarta. "Seluruh anggota DPRD yang baru saya kira harus bisa memberikan dukungan kepada program-program Pemprov DKI," katanya.

Menurut dia, sejumlah program pembangunan Pemprov DKI untuk ibu kota sudah tersusun sedemikian rupa dan terlaksana, sehingga hanya tinggal penyelesaian serta pengawasan di lapangan.

Dan anggota DPRD DKI Jakarta nyang baru dilantik itu bilang mereka siap menjalankan kewajiban sebagai pihak legislatif, termasuk  mengawasi pelaksanaan program-program Pemprov DKI Jakarta.

Buat ngingetin anggota dewan nyang baru.  Boleh-boleh saja mereka bilang siap menjalankan program-program DKI Jakarta. Namun nyang juga penting diperhatikan adalah bahwa mereka kini menjadi wakil rakyat Ibu kota, di mana ada masyarakat Betawi sebagai suku bangsa aslinya tinggal di situ.

Artinya, mereka paling tidak harus ingat bahwa Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah menunjukkan perhatiannya atas keberadaan masyarakat Betawi ini.

Jokowi pernah menjanjikan pengembangan masyarakat Betawi beserta kebudayaannya di Ibu kota negara ini. Sesuatu nyang perlu dihargai mengingat Jokowi sudah menunjukkan bahwa dia menjalankan falsafah hidup orang Betawi yakni “masup kandang kambing ngembik, masup kandang kerbau ngelenguh”.

Komitmen Jokowi itu dimaknai bahwa dia telah menjawab keresahan yang ada di sebagian tokoh dan masyarakat Betawi, yang merupakan “tuan rumah” di Kota Metropolitan, atas minimnya ruang dan lokasi bagi orang Betawi dalam menancapkan eksistensinya di Ibu Kota, khususnya dalam berkebudayaan.

Keberadaan masyarakat Betawi beserta kebudayaannya dianggap banyak kalangan sebagai kekuatan besar yang jika terus dilestarikan dan dikembangkan akan menjadi sebuah potensi tersendiri bagi Kota Jakarta. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memantapkan komitmen untuk mendukung hal tersebut.

Komitmen itu antara lain, Pemprov DKI Jakarta akan mengharuskan penggunaan ornamen Betawi pada bangunan-bangunan di Jakarta.

Pemprov juga akan menyelesaikan pembangunan kawasan baru di Kampung Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di kawasan tersebut  dibangun beberapa fasilitas tambahan, seperti ruang pementasan, galeri dan rumat adat Betawi. Kini tengah diatur bagaimana pengelolaan kawasan tersebut.

Demi melestarikan kebudayaan asli warga ibukota, pada 2000 Pemda DKI Jakarta membentuk Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Pembentukan perkampungan budaya ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 tahun 2000 Tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi.

Namun, meski sudah berumur 12 tahun, perkembangan Setu Babakan masih di luar harapan. Padahal gubernur telah membentuk Lembaga Pengelola-Perkampungan Budaya Betawi melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Sekretaris Masyarakat Peduli Perkampungan Budaya Betawi (MP-PBB) Nanang Nuefitrie, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga itu begitu terbatas karena tumpang tindihnya pemangku kepentingan dalam pemerintahan sendiri. Belum lagi masalah perluasan lahan untuk kegiatan berkesenian, akses jalan dan area parkir yang tidak memadai, serta kekurangan-kekurangan infrastruktur lainnya.

Selain itu, komitmen lainnya pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Jakarta yang keseluruhannya bangunannya menggunakan karakter Betawi,  serta pembiasaan warga Jakarta untuk menggunakan baju Betawi sekali dalam seminggu .

Pemda juga akan menyegerakan pengenalan kebudayaan dan filosofi Betawi sejak usia dini dengan melaksanakan program muatan lokal untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Karena itu, bagi anggota dewan yang baru, selain mengawasi dan turut serta melaksanakan program-program Pemprov DKI Jakarta seperti mengatasi banjir, macet, kesehatan dan pendidikan, maka pembangunan dan pengembangan masyarakat Betawi juga diharapkan bisa menjadi prioritas. (ab)