MAKASIH BANG JOKOWI…

“Makasih bang Jokowi”.  Kalimat itulah yang pantas dihaturkan warga Betawi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kembali menjanjikan pengembangan masyarakat Betawi beserta kebudayaannya di Ibu Kota ini.

Kita harus mengapresiasi komitmen tersebut.  Bang Jokowi benar-benar menunjukkan bahwa dia menjalankan falsafah hidup orang Betawi yakni “masup kandang kambing ngembik, masup kandang kerbau ngelenguh”.

Komitmen Bang Jokowi itu seperti menjawab keresahan yang ada di sebagian tokoh dan masyarakat Betawi, yang merupakan “tuan rumah” di Kota Metropolitan, atas minimnya ruang dan lokasi bagi orang Betawi dalam menancapkan eksistensinya di Ibu Kota, khususnya dalam berkebudayaan.

Sebuah laporan media cetak utama menyebutkan keberadaan masyarakat Betawi beserta kebudayaannya dianggap sebagai kekuatan besar yang jika terus dilestarikan dan dikembangkan akan menjadi sebuah potensi tersendiri bagi Kota Jakarta. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memantapkan lima komitmen untuk mendukung hal tersebut.

Komitmen itu sendiri disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada acara pembukaan Musyawah Besar VI Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (2/3).

Sebagai bentuk komitmen itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengharuskan penggunaan ornamen Betawi pada bangunan-bangunan di Jakarta. Pemprov juga akan menyelesaikan pembangunan kawasan baru di Kampung Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini di kawasan tersebut tengah dibangun beberapa fasilitas tambahan, seperti ruang pementasan, galeri dan rumat adat Betawi.

Demi melestarikan kebudayaan asli warga ibukota, pada 2000 Pemda DKI Jakarta membentuk Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Pembentukan perkampungan budaya ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 tahun 2000 Tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi.

Namun, meski sudah berumur 12 tahun, perkembangan Setu Babakan masih di luar harapan. Padahal gubernur telah membentuk Lembaga Pengelola-Perkampungan Budaya Betawi melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

Ternyata, menurut Sekretaris Masyarakat Peduli Perkampungan Budaya Betawi (MP-PBB) Nanang, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga itu begitu terbatas karena tumpang tindihnya pemangku kepentingan dalam pemerintahan sendiri. Belum lagi masalah perluasan lahan untuk kegiatan berkesenian, akses jalan dan area parkir yang tidak memadai, serta kekurangan-kekurangan infrastruktur lainnya.

Komitmen gubernur lainnya adalah pembangunan Masjid Raya Jakarta yang keseluruhannya bangunannya menggunakan karakter Betawi. Masjid tersebut akan dibangun di tanah seluas 18 hektare di Jakarta Barat. Nama yang dipersiapkan adalah Masjid Raya Guru Mansyur.

Pembiasaan warga Jakarta untuk menggunakan baju Betawi sekali dalam seminggu juga menjadi bagian dari komitmen yang akan dilakukan Pemprov DKI. Peraturan gubernur semacam itu juga akan dibuat agar hal yang sama juga diterapkan di hotel, restoran, kantor-kantor, termasuk rumah sakit.

Pemda juga akan menyegerakan pengenalan kebudayaan dan filosofi Betawi sejak usia dini dengan melaksanakan program muatan lokal untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pemprov juga akan menyelesaikan Pusat Kebudayaan Betawi eks Kodim Jakarta Timur, Gedung Museum MH Thamrin, serta pembangunan revitalisasi makam Pangeran Jayakarta.

Budayawan Betawi Ridwan Saidi bahkan pernah mengatakan pelestarian komunitas Betawi harus menjadi agenda penting dalam pembangunan ibukota Jakarta guna membantu orang Betawi melestarikan budayanya.

"Ada baiknya perencanaan pembangunan daerah memikirkan pelestarian komunitas Betawi, karena tanpa komunitas tak mungkin kebudayaan dapat dilestarikan," katanya.

Sejarawan Betawi JJ Rizal mengapresiasi ide Jokowi mengangkat kebudayaan Betawi. Namun, menurut dia, hal tersebut perlu dieksplorasi secara mendalam dan tersistem agar mampu memperlihatkan kekuatan ide tersebut.

Menurut dia, orang tidak cukup hanya diwajibkan mengenakan pakaian khas Betawi atau memakai ornamen Betawi. “Banyak yang memakai pakaian adat tetapi tidak mengerti . Kita juga punya ondel-ondel, tetapi kearifan lokalnya tidak mengerti,” kata Rizal.  

Apapun, komitmen Gubernur DKI Jakarta itu harus diapresiasi. (*).